Menilik Peranan Pemprov Sumbar dalam Penanggulangan Bencana Gempa di Pasbar dan Pasaman

PADANG– Gempa bumi, 25 Februari 2022, yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dan Pasaman telah sekitar 4 bulan lebih berlalu. Masyarakat yang terdampak masih banyak yang tinggal di tenda-tenda hunian sementara (huntara).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat (Sumbar), Rumainur mengungkapkan, pihaknya telah melakukan sejumlah pendampingan.

Baca juga: Tiang Listrik Roboh Timpa Mobil di Jalan Padang-Solok, Begini Kondisi Pengemudi

Terutama, kata dia, dalam melakukan pendataan kerusakan baik permukiman, insfrastruktur maupun sektor pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar.

“Dalam hal ini yang sudah selesai pendataannya dan sudah selesai diverifikasi adalah Kabupaten Pasaman. Sedangkan untuk Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu proses finalisasi verifikasi data berupa kelengkapan by name by address, ” ujar Rumainur, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Greenpeace Sebutkan Musibah Banjir di Kalteng Dampak Pembukaan Lahan

Selanjutnya, kata dia, juga telah dilakukan pendampingan dalam proses rencana pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) yang disusun oleh masing-masing kabupaten yang merupakan bagian dari Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Ini akan menjadi dasar rekomendasi Gubernur Sumatra Barat untuk pengajuan bantuan rehabilitasi ke tingkat pusat (BNPB dan Kementerian terkait)

Baca juga: Longsor: Akibatkan Pondasi Rumah Warga Terban, dan Ganggu Akses Jalan di Pauh Padang

“Langkah lainnya adalah pendampingan dan koordinasi dalam pembangunan Huntara (hunian sementara) yang banyak dilaksanakan oleh pihak ketiga, ” ujar Rumainur.

Sedangkan pembangunan Huntap (hunian tetap), lanjut dia, akan dibantu oleh BNPB dan telah dilakukan persentasi kesiapan oleh Pemkab Pasaman di BNPB dan Kementerian PUPR yang didampingi oleh BPBD Provinsi.

Baca juga: Krisis Iklim, Komunitas Mahasiswa UI dan UGM Layangkan Petisi ke Direktur BNI

“Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat masih dalam proses penetapan SK Huntap, ” ulasnya.

Sementara itu, Peksos Ahli Muda Dinas Sosial Sumbar, Iskandar menyebutkan Dinsos telah mendistribusikan makanan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sumbar.

Baca juga: Gubernur Sumbar: Masyarakat Boleh Manfaatkan Hutan Tapi Jangan Merusak

Kemudian, juga ada yang dari Kementerian Sosial yang diserahkan ke gudang logistik Dinsos Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman. Makanan untuk masyarakat terdampak bencana di kedua kabupaten berupa mi instan, air mineral, kopi, susu kental, teh dan gula pasir.

“Dinsos juga mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana), petugas terkait bencana Pasbar dan Pasaman dari Dinsos Provinsi dan Dinsos Kabupaten Kota se-Sumatra Barat selama masa tanggap darurat sebanyak 285 orang dengan melakukan berbagai kegiatan, ” ungkap Iskandar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) juga telah mengambil peran.

Kepala DP3AP2KB Sumbar, Gemala Ranti mengatakan pihaknya melakukan pendampingan kepada korban bencana gempa pada tiga tahap, mulai dari mitigasi, tanggap darurat dan pascabencana, yakni psikologi support sebagai upaya pemulihan psikologis anak korban gempa.

“Kita menggandeng psikolog untuk melakukan pemantauan dan assessmentterhadap dampak psikologis perempuan dan anak pascabencana dan menyusun strategi pemulihan kondisi psikologis anak berdasarkan hasil assessment. Termasuk mengajak Kementerian PPPA bersama jejaringnya membantu kebutuhan untuk perempuan dan anak, dan dibantu 300 paket kebutuhan anak dan perempuan, ” ungkap Gemala Ranti.

Baca juga: Terkait Pekerjaan Jalan di Kampung Parak Jambu, Oknum DPRKPP Sumbar Adu Pukul Dengan Kontraktor

Sementara untuk bantuan perbaikan infrastruktur baik sungai dan lainnya sudah dilakukan oleh Dinas PSDA dengan nilai mencapai Rp2, 8 miliar (tahap 1) dan sekarang sedang diusulkan (tahap 2) dengan nilai sebesar Rp2 miliar (dalam proses).

Dinas Perkimtan Sumbar, juga telah melakukan upaya ketika terjadi gempa di Kabupaten Pasbar dan Pasaman. Menurut Kadis Perkimtan Sumbar, Rifda Suriani, pihak membantu pendataan rumah yang rusak akibat gempa.

Selanjutnya berkolaborasi dengan Ranah Rantau Circle, Fakultas Teknik Unand, Kogami, Politenik Negeri Padang, membantu masyarakat membuat kurang lebih 60 Huntara di Desa Timbo Abu Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat.

“Kita juga mendirikan klinik konstruksi, yang membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang teknik perbaikan rumah yang rusak akibat gempa. Selain itu saat ini sedang tahap rekruitmen tenaga fasilitator untuk rehabilitasi 50 unit rumah tidak layak huni di Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, ” ujar Rifda.(**)